Setya Novanto Menghilang, Wiranto: Semua Harus Patuhi Hukum

jpnn.com, BOGOR - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi urusan yudikatif dalam melakukan penegakan hukum.

Hal itu menurut Wiranto, telah ditegaskan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo. Namun, saat ada pihak-pihak yang sudah terlibat masalah hukum, maka siapa pun dia harus patuh.

"Siapa pun yang sudah terlibat masalah hukum tentunya kami harus mematuhi apa apa yang telah kami sepakati dalam permasalahan hukum itu," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11).

Itu disampaikan Wiranto saat dimintai tanggapan terkait menghilangnya Ketua DPR Setya Novanto saat akan dijemput paksa oleh penyidik KPK di kediamannya Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (15/11) malam.

Sebagai menteri koordinator yang juga membidangi masalah hukum, Jenderal TNI Purnawirawan ini juga tidak ingin ada tuduhan-tuduhan terhadap pemerintah yang dianggap selalu mencampuri masalah hukum.

Saat ditanya apakah pihaknya ikut mengimbau supaya Novanto segera menyerahkan diri, Wiranto enggan berkomentar karena tidak ingin mencampuri persoalan tersebut.

"Tapi tentu sebagai negara hukum, siapa pun tidak akan terlepas dari hukum yang ada di Indonesia, karena hukum itu kan kesepakatan kolektif yang telah disepakati oleh bangsa ini untuk dipatuhi bersama," tambah Wiranto.(fat/jpnn)