Setya Novanto menjadi Tumbal?

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan akan lebih baik masalah dugaan pencatutan nama presidan dan wakil presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto digeser ke wilayah hukum. Kalau prosesnya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ujar Pangi, itu proses politik yang bisa memunculkan opini publik bahwa ada kepentingan kocok ulang pimpinan DPR.

"Jadi saya kira energinya hanya sekedar kekuasaan semata. Langkah MKD hanya persoalan pelanggaran etika. Kalau terbukti melanggar etika maka sanksinya perkiraan saya Setya Novanto diberhentikan dari posisi Ketua DPR RI," kata Pangi Syarwi Chaniago.

Kalau ketua DPR diganti, lanjutnya, maka pemilihan harus satu paket lagi sesuai UU MD3. Kemungkinan kocok ulang pimpinan DPR kembali menjadi polemik.

"Kalau diteruskan ke KPK dan Bareskrim tentu bisa membuka semuanya dari hulu sampai hilir, siapa aktor dan dalang di balik perpanjangan kontrak Freeport," tegasnya.

Menurut Pangi, kalau memang ingin bersih-bersih, mestinya Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Sudirman Said menggiring dan melaporkan kasus ini ke kepolisian atau KPK. Tapi ini hanya berani sampai di MKD menyerahkan rekamannya.  

Kemungkinan lain Sudirman mengerti bahwa ini hanya pelanggaran etika tidak pelanggaran hukum sehingga Sudirman tidak ngotot menyeret ke ranah hukum.

"Jadi saya kira peluru yang ditembakkan oleh Sudirman lebih kental aroma politis kocok ulang pimpinan DPR menjadi inti dari polemik ini. Terlihat, ngotot betul mau menjatuhkan Setya Novanto. Namun saya lebih tertarik pada persoalan perpanjangan kontrak Freeport. Saya menduga Setya Novanto sengaja menjadi tumbal," ungkapnya.

Karena itu, dia menyarankan KPK dan Bareskrim mengungkap tarik-menarik Luhut vs JK. Itu jauh lebih menarik sebetulnya. "Atau kenapa rekaman yang diberikan pada pertemuan kedua ke MKD (dari dugaan ada tiga pertemuan yang digelar) sebenarnya. Harus diungkap dan KPK segera bergerak menyelidiki pertemuan pertama dan ketiga sehingga informasinya utuh," pungkas Pangi Syarwi Chaniago.(fas/jpnn)