Setya Novanto: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II Masih Bagus

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan Kuartal II 2017. Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan tanggapan mengenai hal tersebut.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan Kuartal II 2017. Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen. Data IMF menunjukan, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen.
Indonesia berada di posisi tiga besar di kelompok negara G-20 bersama India (7,2 persen), dan China (6,6 persen). Jauh di atas negara besar lain seperti Australia (3,1 persen), Korea Selatan (2,7 persen), Amerika Serikat (2,3 persen), dan Jepang (1,2 persen).
Kita perlu mengapresiasi capaian tersebut. Ini menunjukan di tengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu, pondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap kokoh.
Tak heran jika lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memberikan penilaian positif terhadap penilaian kredit Indonesia.
Walaupun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh menjadi 4,94 persen, ini bukanlah hal yang buruk. Bank Indonesia melaporkan, tabungan nasabah justru naik Rp 60,4 triliun.
Artinya, kebijakan fiskal perekonomian tahun 2017 secara keseluruhan cukup baik. Pemerintah masih bisa menjaga pendapatan masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan Kuartal II 2017. Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan tanggapan mengenai hal tersebut.
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV