Shelter Pemulangan TKI Akhirnya Dibubarkan

jpnn.com - JAKARTA - Rapat koordinasi terkait pelayanan TKI antara KPK dan 14 lembaga/kementerian akhirnya membuahkan sejumlah hasil. Antara lain disetujuinya pembubaran Balai Pelayanan Pemulangan TKI atau BPK-TKI yang selama ini banyak mendapatkan keluhan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan 14 lembaga dan kementerian yang sejak Selasa (9/9) menggelar rapat akhirnya menyepakati pembubaran BPK-TKI di Selapajang, Tangerang, Banten. Sebagai gantinya nanti dibangun shelter di bandara namun tidak hanya khusus untuk TKI.

"Shelter itu nanti juga menampung masalah penumpang lain, seperti Centre of Crisis," ujar Bambang.

Shelter baru itu nantinya akan membantu penumpang pesawat dari luar negeri yang bermasalah. Misalnya sakit hingga tak memiliki ongkos. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang membawahi BPK TKI, Gatot Abdullah Mansyur menerima keputusan bersama tersebut.

"Namun nanti tetap harus ada transisi dulu, karena selama ini banyak permasalahan yang dikerjakan BPK TKI," jelasnya.

Dia mengatakan pembubaran BPK TKI juga berkaitan dengan anggaran dan aset dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Intinya kami terbuka, monggo saja. Namun yang pasti perwakilan pemerintah harus ada di airport untuk menyelematkan TKI yang bermasalah," terangnya.

Gatot boleh saja mengklaim BPK TKI sangat bermanfaat membantu TKI yang pulang. Namun pada prakteknya, terlebih sebelumnya BNP2TKI dipegang Gatot, banyak masalah yang terjadi di shelter pemulangan tersebut. Keberadaan BPK TKI itu juga yang memicu terjadinya pemerasan terhadap TKI yang pulang. Hal tersebut berhasil diungkap KPK dalam sidaknya menjelang lebaran lalu.