Simak, Begini Arahan Jokowi kepada BPKP dan APIP
jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk diperhatikan.
Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Jokowi itu saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5).
"Yang pertama, saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, realisasi belanja pemerintah masih rendah yaitu 15 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tujuh persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Serapan pemulihan ekonomi nasional, kata Jokowi, juga masih rendah yaitu 24,6 persen.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai pengadaan barang dan jasa juga masih lambat.
"Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian atau lembaga baru sekitar 10,98 persen," lanjutnya.
Hal kedua yang diminta Presiden Jokowi adalah peningkatan kualitas perencanaan karena dia menilai masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.
Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk diperhatikan.
- Ahli Ungkap BPKP Tak Bisa Tentukan Nilai Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- 2.426 Peserta Lulus SKD CPNS BPKP dan Berhak Mengikuti SKB
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Korupsi Timah Nilai Perhitungan Kerugian Tidak Sesuai SOP