JPNN.com 
Simak, Begini Arahan Jokowi kepada BPKP dan APIP
"Tidak jelas sasarannya, anggaran itu yang mau disasar apa sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya, sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi."
Karena hal tersebut, Jokowi instruksikan BPKP, APIP, kementerian, lembaga, dan daerah untuk mengawal dari sejak awal pada saat perencanaan.
"Yang ketiga, yang berkaitan dengan perihal akurasi data," lanjut pria berusia 59 tahun itu.
Mantan Wali Kota Solo itu menilai data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering tidak sesuai.
Dia meminta BPKP untuk memastikan peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah dengan memanfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. (mcr9/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk diperhatikan.
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih
- Ahli Ungkap BPKP Tak Bisa Tentukan Nilai Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- 2.426 Peserta Lulus SKD CPNS BPKP dan Berhak Mengikuti SKB
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Korupsi Timah Nilai Perhitungan Kerugian Tidak Sesuai SOP
