Siap Adu Kuat Legalitas di Kemenkum HAM

jpnn.com - JAKARTA – Kubu Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya menyegerakan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) sejak Sabtu (6/12). Meski terhitung lebih cepat daripada rencana Januari 2015, presidium menegaskan sudah mempersiapkan segalanya.

Saat munas dibuka pada pukul 19.00 WIB, jumlah peserta yang hadir belum sebanyak klaim panitia. Ballroom Hotel Mercure yang disewa sebagai venue munas terlihat tidak terisi penuh. Panitia sampai beberapa kali memanggil-manggil para peserta dan peninjau munas untuk segera memasuki ruang sidang.

Selain unsur presidium, perwakilan Dewan Pertimbangan Partai Golkar tampak hadir. Dua anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris dan Andi Mattalatta, ada di tengah-tengah peserta munas.

Panitia menjanjikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hadir dalam pembukaan munas. Namun, hingga pembukaan munas ditunda lebih dari setengah jam, keduanya tidak tampak.

Saat membuka munas, Yoris Raweyai selaku ketua penyelenggara munas Jakarta menjelaskan alasan presidium memajukan jadwal dari rencana semula Januari 2015. Menurut dia, salah satu pemicunya adalah keputusan munas Bali yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Juga muncul rekaman pertemuan Nurdin Halid untuk memenangkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Termasuk keputusan munas yang menginginkan sistem proporsional terbuka dalam pemilu dikembalikan ke sistem tertutup.

”Itulah mengapa munas perlu dilaksanakan. Karena kami gelisah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Ibnu Munzir selaku ketua steering committee (SC) munas Jakarta menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan berbagai agenda untuk munas. Setelah pembukaan munas IX, akan langsung digelar sidang paripurna yang membahas jadwal-jadwal munas dan tata tertib.