Siap Bongkar Borok Keluarga Cendana Jika Basarah Dipolisikan
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan akan pasang badan untuk membela kadernya, Ahmad Basarah yang dipersoalkan lantaran menyebut Presiden Kedua RI Soeharto sebagai guru korupsi. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, ada banyak pengacara yang bakal mendampingi Basarah jika diperkarakan oleh Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto.
"Banyak advokat yang memberikan dukungan kepada Pak Basarah. Mereka mengatakan (Basarah) tidak usah khawatir," kata Hasto di Jakarta, Kamis (29/11).
Hasto menegaskan, jika Partai Berkarya jadi memolisikan Basarah maka hal ini akan jadi momentum bagi PDIP untuk membuka borok Pak Harto dan keluarganya. PDIP, katanya, akan mengungkap dosa-dosa Keluarga Cendana beserta kroni-kroninya.
Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan, Keluarga Cendana dan kroni-kroninya di era kekuasaan Soeharto selalu mendapat fasilitas dari pemerintah untuk mengeruk uang negara. Bahkan, penguasa Orde Baru melindungi pelaku korupsi.
“Dahulu didukung peraturan-peraturan yang disesain secara khusus untuk kepentingan kroni Pak Harto. Kita lihat Yayasan Supersemar, diaudit saja, sekaligus semuanya mempertanggungjawakan itu," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang berencana memolisikan Basarah. Hanya saja, Berkarya masih membahas rencana itu.
"Ini sedang diproses, kami enggak mau buru-buru. Sedang dikoordinasikan dulu dengan ketum (Tommy Soeharto) dan keluarganya (Keluarga Cendana)," ujar Badaruddin.(gwn/JPC)
PDI Perjuangan akan pasang badan untuk membela kadernya, Ahmad Basarah yang dipersoalkan lantaran menyebut Presiden Kedua RI Soeharto guru korupsi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi