Siap Dipanggil DPR soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T, Mahfud MD: Saya Tidak Bercanda
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku siap memenuhi undangan DPR RI demi menjelaskan kabar soal temuan transaksi mencurigakan Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga pencucian uang.
"Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melalui Twitter akun @mohmahfudmd yang dikutip Minggu (19/3) ini.
Dia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak pernah mengubah pernyataan soal temuan transaksi janggal Rp 300 Triliun di Kemenkeu.
Diketahui, PPATK sebelumnya juga pernah mengungkap hal yang sama soal transaksi mencurigakan di Kemenkeu.
Menurut Mahfud, PPATK bahkan pada 2009 telah menyampaikan informasi intelijen keuangan kepada Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar Rp 300 Triliun.
"Saya siap dengan data autentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Senin saya standby, menunggu undangan," kata mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.
Mahfud mengatakan soal transaksi janggal Rp 300 Triliun sebenarnya bisa dilihat dari pernyataan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.
"Beliau (Ivan, red) tidak bilang bahwa informasi itu bukan korupsi dan bukan pencucian uang. Sama dengan yang saya katakan, beliau (Ivan, red) bilang itu bukan korupsi tetapi laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik atau Kemenkeu," ungkap dia.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kesiapannya dipanggil DPR soal transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu. Dia tidak bercanda soal ini.
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI
- Anggota DPR RI Mufti Anam Kecam Aksi Transgender Isa Zega Umrah Pakai Jilbab