Siap Kerahkan Massa, Tantang Referendum

JOGJAKARTA - Polemik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Jogjakarta terus berlanjut. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut jangan sampai ada monarki dalam sistem demokrasi Indonesia menuai kecaman dari masyarakat Jogjakarta.

Kali ini kritik itu datang dari peguyuban perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara DPD Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Kepala Litbang DPD Parade Nusantara DIJ Rustam Fatoni menegaskan, pihaknya bersama warga siap mengerahkan massa untuk menuntut penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ.

Sebab, bagi Parade Nusantara, penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ yang dijabat Sri Sultan dan Paku Alam merupakan harga mati. "Jika ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan keistimewaan DIJ, yakni menginginkan adanya pemilihan atas jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ, mereka semua akan kami lawan, sekalipun itu para pejabat pemerintah pusat," kata Fatoni kemarin (30/11).

Fatoni menilai, pernyataan SBY itu menunjukkan bahwa presiden tidak mengetahui posisi Keraton Ngayogyakarta dan sejarahnya saat bergabung dengan Republik Indonesia (RI). "Pernyataan itu berlebihan dan mengada-ada. Sejarah membuktikan bahwa selama gubernur dan wakil gubernur DIJ dijabat Sri Sultan HB IX hingga Sri Sultan HB X melalui mekanisme penetapan, tidak pernah terjadi gejolak ditengah masyarakat DIJ," tegas pria yang juga menjabat sebagai kepala desa Jambidan Banguntapan, Bantul, itu.