Siap Lawan IMF, Barikade 98 Dukung Penuh Kebijakan Hilirisasi Pemerintahan Jokowi
Lebih lanjut, Benny menegaskan bahwa tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS.
Sebab, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.
"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," tegas Benny
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu menambahkan upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi, sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno.
Yakni, berdaulat dibidang politik, berdaulat dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," urai dia.
Benny juga meminta IMF, AS dan sejutunya, berhenti menjalankan praktik imprealisme.
"Pesan kepada Amerika dan IMF, stop, berhenti menjalan praktek imperialisme. Penjajahan ekonomi tidak boleh dijalankan dan harus ditentang," cetusnya.
Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengaku siap melawan sikap International Monetary Find (IMF), yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Indonesia
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Palang Rel
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan