Siap-siap, Demokrat Siapkan Sanksi Kepada Kader Pengkhianat

Siap-siap, Demokrat Siapkan Sanksi Kepada Kader Pengkhianat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat bakal menindak tegas kepada para kader pengkhianat yakni mereka ingin mengudeta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka yang terbukti terlibat dalam gerakan tersebut bakal mendapat sanksi.

"Sanksi tegas sudah pasti akan diberikan kepada siapa pun yang terlibat (kudeta, red). Kami akan berita sanksi terberat berupa pemecatan," tegas Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan resminya kepada awak media, Rabu (24/2).

Menurut Herzaky, saat ini Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Dewan Kehormatan dan Mahkamah Demokrat sedang berproses untuk menentukan putusan. Dalam beberapa hari ke depan Demokrat akan mengumumkan sosok yang disanksi.

"Jika ada kader terbukti berkhianat, sanksinya adalah pemecatan, berdasarkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat," katanya.

Herzaky mengatakan, Ketum Demokrat AHY banyak mendapatkan dukungan untuk melakukan pemecatan kepada kader yang membelot. Mereka tidak bisa terima kursi AHY ingin dikudeta oleh oknum kader Demokrat.

"Mereka tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih satu atap dengan mereka. Mereka minta para pengkhianat untuk dibersihkan dari partai ini," ujar dia.

Sebelumnya, kader Demokrat rupanya masih memiliki keinginan untuk menggelar kongres luar biasa partai berlambang mercy itu. Hal itu seperti diungkapkan politikus senior Demokrat Max Sopacua.

Menurut Max, keinginan menggelar KLB Demokrat merupakan akumulasi dari para kader yang mau menciptakan perubahan di partai berwarna kebesaran biru itu sesuai cita-cita para pendiri. Yakni menjadikan Demokrat sebagai partai milik rakyat, modern, nasional religius, memiliki etika, dan menghornati semua pihak berjasa.

Menurut Herzaky, saat ini Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Dewan Kehormatan dan Mahkamah Demokrat sedang berproses untuk memberi sanksi kepada kader kader pengkhianat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News