Siap-Siap! Ratusan Lembaga Negara yang Merepotkan akan Dibubarkan

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akan mengaudit 144 lembaga negara yang bermuara pada presiden. Hal ini disampaikan Menpan dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Menurutnya, ini adalah instruksi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Ada sekitar 144 lembaga negara yang semua bermuara pada presiden sehingga itu sangat merepotkan. Karena itu wapres minta melakukan audit kelembagaan negara dan memang sedang dilakukan oleh Kemenpan RB," ujar Yuddy di kantor wapres, Jakarta, Kamis (9/7).
Yuddy belum merinci nama lembaga negara yang akan diaudit karena masih diobservasi. Rencananya, beberapa lembaga digabungkan untuk efisiensi. Ada juga yang dilakukan restrukturisasi. Ia menargetkan dua bulan setelah Idul Fitri, laporan audit itu akan diserahkan pada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
"Akan ada beberapa lembaga negara yang dianggap dalam hasil audit itu tidak memberikan kontribusi yang relevan terhadap pembangunan nasional, apalagi hanya sekadar menghabiskan anggaran tentu itu juga akan dibubarkan," tegas Yuddy.
Yuddy juga menegaskan, upaya audit kelembagaan ini bukan sekadar untuk menghemat uang negara yang dikeluarkan. Pemerintah ingin agar kinerja lembaga negara lebih efisien dan tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan. (flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah akan mengaudit 144 lembaga negara yang bermuara pada presiden. Hal ini disampaikan Menpan dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menjelang Ramadan, PT TRPN Membagikan 400 Paket Sembako ke Warga
- Dukung Program MBG, Kapolres Serang Bersama Bobon Santoso Masak 1.500 Porsi Soto Tangkar
- Waka MPR: Kemampuan Literasi Generasi Muda Harus Ditingkatkan
- Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah
- Pemilihan Ketum IKA PMII Diharapkan jadi Momentum Mempererat Persaudaraan
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto