Siap Sukseskan Pilkada DKI Jakarta 2024, PW GPII Selenggarakan Diskusi Publik

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyosialisasikan Pilkada DKI Jakarta 2024, KPU DKI Jakarta menggandeng Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jakarta Raya mengadakan diskusi publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh pembicara dari berbagai kalangan seperti Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network, Ahmad Sulhy, dan Dewan Syuro PD GPII Jakarta Barat, Chyntia Eka Muchvita Sungkar.
Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Dengan begitu, KPU dapat menyampaikan proses tahapan pemilu sebagaimana mestinya dan masyarakat khususnya pemuda juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung terkait proses tersebut," kata Dody dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (13/9).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network Ahmad Sulhy menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat khususnya pemuda dalam mengawal jalannya Pilkada.
"Dengan jumlah pemilih muda yang mencapai 50 persen lebih dari jumlah keseluruhan masyarakat jakarta, pemuda menjadi faktor utama yang akan menentukan masa depan DKI Jakarta 5 tahun ke depan," jelasnya.
Senada, Dewan Syuro PD GPII Jakarta Barat Chyntia Eka Muchvita Sungkar menyoroti pentingnya generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk lebih peduli terhadap isu-isu politik dan sosial.
Dia menyebutkan generasi muda harus menjadi agen perubahan, turut serta dalam proses politik agar suara mereka benar-benar mewakili aspirasi masyarakat luas.
Dalam rangka menyosialisasikan Pilkada DKI Jakarta 2024, KPU DKI Jakarta menggandeng PW GPII Jakarta Raya mengadakan acara diskusi publik.
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku