Siapa Biang Kerok Kegagalan Honorer K2 Jadi CPNS?

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong menyatakan, saat ini FHK2I dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) akan melakukan penyelidikan siapa sebenarnya biang kerok yang menghamat pengangkatan K2 jadi PNS termasuk hilangnga dana pengangkatan K2 pada APBN 2016.

“Kami akan telusuri  ke pemerintah dan Banggar DPR, biar bisa tahu siapa sebenarnya yang bohong. Jangan dikira honorer K2 itu seluruhnya bodoh, kami tahu kalau kami dijadikan alat politik baik oleh eksekutif dan legislatif,” tegas Ketua Tim Investigas FHK2I Riyanto Agung Subekti kepada JPNN, Rabu (18/11).

Menurut Itong, ratusan ribu honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menyatakan mendukung penuh kebijakan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

“Mau disuruh demo atau disuruh apa kami siap. Satu-satunya wadah yang bisa menaungi honorer K2 hanya PGRI, jadi kami manut saja,” kata Itong.

Dia menambahkan, dalam rakornas PGRI pada 6-7 November, sudah dicapai beberapa rekomendasi, salah satunya penuntasan masalah honorer K2. Bila proses penyelesaiannya mentok di tengah jalan, ratusan ribu honorer K2 akan melakukan aksi demo besar-besaran.

“Kami ini ada di semua sekolah dan instansi. Kalau kami mogok, apa pemerintah siap mengganti dengan SDM lainny‎a?,” cetusnya.

Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono,‎ mengatakan peluang untuk mengeluarkan PP Pengangkatan K2 sangat tipis. Hal ini disebabkan banyaknya instansi yang membahas RPP Manajemen ASN menolak bila ada cantolan pengangkatan K2 menjadi PNS.

Pemerintah belum menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) menjadi CPNS. Padahal, PP inilah yang menjadi pintu masuk bagi honorer K2 untuk diangkat secara resmi sebagai PNS.