Siapa Capres dari PDIP? Puan Bilang Begini, Pakai Frasa Hak Prerogatif

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang politik Puan Maharani mengatakan sampai saat ini partainya belum membicarakan siapapun yang akan diusung sebagai capres atau cawapres untuk 2024.
Menurut Puan, partainya lebih mementingkan menjaga kekompakan di internal.
Puan menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan siapa yang akan diusung sebagai Capres ataupun Cawapres dari PDIP pada Pilpres 2024.
"Ibu Ketua Umum mengatakan sesuai dengan amanat Kongres, Ketua Umum PDI Perjuangan mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa Capres dari PDI-Perjuangan," kata Puan saat menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Wartawan bertanya kepada Puan soal makna pernyataan Megawati di Rakernas yang memujinya dalam pelaksanaan tugas sebagai perempuan menjabat Ketua International Parliamentary Union (IPU).
Apakah ini sinyal Puan akan dijadikan capres? Puan mengatakan bahwa itu bukanlah sinyal.
“Lho kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa ini bukan karena anaknya lho. Oleh karena itu, ini bukan sinyal,” kata Puan.
Puan mengatakan dua tahun sudah para kader partai tidak berkumpul dalam satu acara karena pandemi.
Puan Maharani menyebut frasa hak prerogatif saat menjawab pertanyaan soal siapa capres atau cawapres dari PDIP pada Pilpres 2024.
- Kader PDIP Wali Kota Semarang Akhirnya Berangkat Retret di Akmil Magelang
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif