Siapa Pertama Sebarkan Paham Khilafah di Indonesia?
jpnn.com, BOGOR - Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kini, banyak yang mempertanyakan siapa orang pertama pembawa organisasi penganut paham kekhalifahan ini masuk tanah air.
Sebagian kalangan menilai KH Raden Abdullah Bin Nuh sebagai pembawa paham yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila itu.
Kabar tersebut dibantah Pimpinan Yayasan Islamic Center Al Gajaly Bogor, KH Mustofa Abdullah Bin Nuh.
Putra Abdullah bin Nuh ini menegaskan penyebaran paham khilafah pertama di Indonesia bukan oleh ayahandanya. Melainkan oleh Al Ustaz Abdurrahman Al Baghdadi.
“Kami ingin menjelaskan bahwa KH Raden Abdullah Bin Nuh bukan pendiri dan penyebar HTI, tetapi pendiri HTI itu sendiri saya tidak jelas, siapa tapi pembawanya adalah Al Ustaz Abdurrahman Al Baghdadi,” ungkapnya di sela sela konferensi pers di Islamic Center Al Ghazaly, Bogor, seperti diberitakan Radar Bogor (Jawa Pos Group).
Ulama yang kerap akrab disapa Kiai Toto ini membenarkan, bahwa almarhum ayahnya sempat bertemu dengan Al Baghdadi di Sidney, Australia sekitar tahun 80-an.
Ia mengatakan Al Baghdad justru yang mengidolakan sosok KH Raden Abdullah Bin Nuh, sehingga ikut tinggal di Bogor.
“Saat itu, Al Baghdadi sangat mengidolakan dan terpincut dengan sosok mama (sebutan KH Abdullah Bin Nuh), dan ketika mama pulang ke Indonesia, Al Baghdadi ikut dan tinggal di Bogor,” ucap kiai yang baru menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor itu.
Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kini, banyak yang mempertanyakan siapa orang pertama pembawa organisasi penganut
- PT Mayawana Persada Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Wilayah Operasionalnya
- Pemerintah Perlu Bentuk Regulasi yang Membatasi Penyebaran Ideologi HTI
- HTI Ternyata Belum Tumbang, Ini Pengakuan Mantan Anggotanya
- Pengelola TMII Buka Suara Soal Dugaan HTI Bikin Acara di Teater Tanah Airku
- Pemerintah Perlu Waspada Kamuflase ala HTI saat Transisi Kepemimpinan 2024
- Ada 7.376 Hotspot di Lahan 235 Perusahaan, Ini Seharusnya Jadi Atensi Kapolri