Siapa Sosok yang Mengenalkan Archandra Tahar ke Presiden Jokowi?

Di sisi lain, Archandra juga tidak jujur atas status kewarganegaraan gandanya. Informasi yang beredar di kalangan internal kementerian ESDM, Archandra sendiri tidak mengerti bahwa status dwikewarganegaraan dirinya bisa bermasalah. Hal itu tidak disampaikan ke Presiden saat dia diminta untuk menjadi Menteri.

Dari internal ESDM pula, diperoleh Informasi bahwa sejak pertengahan pekan lalu Arcandra sebenarnya sudah siap mundur dari jabatannya apabila diminta Presiden. Namun, tidak ada tindak lanjut hingga akhirnya semalam dia diberhentikan.

Sebelum Archandra Diberhentikan, Presiden sempat menggelar rapat kemarin sore bersama sejumlah pembantunya. Di antaranya, Menlu Retno Marsudi, Menkum HAM Yasonna H Laoly, dan Arcandra sendiri. Arcandra keluar sekitar pukul 18.15 tanpa memberikan satu komentarpun kepada wartawan yang menunggu dia. Begitu pula kedua menteri lainnya. 

Informasi yang diperoleh Jawa Pos, Archandra langsung menuju kantornya. Sementara, Jokowi sendiri keluar dari Istana menjelang pukul 19.00. Saat konferensi pers, Archandra tidak muncul. Hanya ada Pratikno dan Johan Budi.    

Sebelum diberhentikan, Archandra bekerja seperti biasa. Namun, dia enggan menanggapi berbagai pertanyaan soal status dwikenegaraannya. Mungkin, dia sudah merasa lebih baik karena pada Minggu (14/8) di Kementerian ESDM sudah memberikan banyak keterangan soal itu. Bahwa dia masih WNI.

Usai rapat di Kementerian ESDM pada pagi hari, dia tidak antusias untuk menjawab pertanyaan seputar paspor. Saat ditanya, dia hanya menjawab singkat. ’’Lagi kerja,’’ katanya.

Dia juga cukup sibuk. Selain menggelar rapat di kantornya, dia juga melakukan kunjungan singkat ke tiga kementerian koordinator. Yakni, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Maritim. Namun, seperti yang sudah-sudah, dia pelit bicara.

Apalagi, jika ditanya soal status WNI yang kerap disebut sudah hilang karena pernah mengucapkan sumpah setia kepada AS. Dia menegaskan, saat ini hanya ingin bekerja untuk memenuhi arahan Presiden Joko Widodo.