Siapkah Indonesia Melawan Penjajahan Informasi? Baca Dulu Ini

jpnn.com - JAKARTA - Tantangan baru terus hadir di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Salah satu tantangan itu ialah di bidang keamanan cyber. 

"Bila dulu berjuang melawan penjajahan wilayah, kini kita berjuang melawan penjajahan informasi," kata Pakar Keamanan Cyber dan Komunikasi, Pratama Persadha, Rabu (17/8). 

Menurut dia, kini tantangan penjajahan informasi di depan mata. Betapa tidak, kata dia, hampir seluruh akses komunikasi yang digunakan saat ini dikuasai asing. Bahkan operator kerap mengeluh bagaimana mereka yang membangun infrastruktur komunikasi, akhirnya kalah dengan layanan over the top (OTT) seperti Whatsapp dan Facebook.

Tanpa membangun infrastruktur, layanan OTT tersebut bisa mengeruk untung triliunan rupiah setiap tahun dari penggunanya di tanah air. "Apalagi layanan tersebut tidak membayar pajak sama sekali, karena tidak punya badan hukum di Indonesia," kata Pratama. 

Dia menjelaskan, sudah ada pergeseran model penjajahan. Sekarang ini, untuk mengeruk uang negara lain, tidak perlu lagi menjajah secara fisik wilayah.

Penjajahan model baru ini tidak selalu dilakukan oleh negara-negara maju. Kini korporasi yang kuat bisa melakukan penjajahan informasi. "Ini efeknya luar biasa, bisa mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan sebuah negara,” jelasnya.

Pratama menjelaskan, layanan OTT ini kini sangat powerfull dan bisa mengeruk uang dari negara mana saja. Untuk Indonesia saja, Facebook tiap bulannya bisa mengeruk lebih dari Rp 500 miliar setiap bulannya dan terus bertambah.

“Pemerintah harus punya grand design menghadapi tren bisnis seperti ini. OTT ini banyak yang tidak berbadan hukum di Indonesia, namun punya pengguna dan income yang sangat besar dari Indonesia,” kata Chairman Communication and Information System Security Research Center ini.