Siapkan Pansel Pimpinan Badan Siber dan Sandi Negera

Asman memang belum menjelaskan secara rinci soal pansel pimpinan BSSN maupun mekanisme seleksi yang akan dilakukan.

Namun, sudah munc dorongan agar pemerintah menyertakan kalangan profesional di bidang keamanan siber turut diberi kesempatan masuk BSSN. Sebab, mengurus BSSN tidak ubahnya menangani persoalan keamanan siber di tanah air.

"Memang sangat diharapkan ada unsur profesional," ungkap pakar keamanan siber Ruby Alamsyah.

Pria yang akrab dipanggil Ruby itu menjelaskan bahwa persoalan siber di tanah air sangat beragam. Itu semakin berat ditangani lantaran jumlah pengguna internet pun terus bertambah.

Berdasar data Kemenko Polhukam jumlahnya sudah menyentuh 130 juta orang. Untuk itu, kata Ruby, dibutuhkan kalangan profesional di BSSN. "Tidak perlu jadi pimpinan. Yang penting ada," ungkapnya.

Ruby mengungkapkan bahwa pimpinan BSSN tetap bisa diisi oleh jajaran PNS atau aparat TNI dan Polri yang sudah berpengalaman. Itu sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Perpres BSSN.

Agar kinerja lembaga tersebut benar-benar optimal, pria yang juga turut serta merancang pembentukan BSSN sejak 2013 itu menuturkan, kehadiran unsur profesional penting. "Supaya tidak sekedar ada (BSSN) saja," kata dia.

Dengan keberadaan kalangan profesional, sambung Ruby, BSSN akan lebih siap bertugas sejak kali pertama terbentuk. Sebab, kalangan profesional sudah punya pengalaman bekerja di bidang keamanan siber.