Siapkan Rp 550 T untuk Menyambungkan Dua Korea

Sanksi DK PBB atas Korut sedikit banyak menyulitkan proses damai dua Korea. Sebelum menjalankan tahap-tahap rujuk dengan Korut, Korsel harus berkonsultasi dengan PBB. Juga Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Korut.

Selain kendala sanksi DK PBB, kondisi finansial Korut yang buruk juga menjadi hambatan. Korsel maklum jika Korut tidak bisa membiayai perbaikan jalur kereta api lintas Korea. Namun, mustahil bagi Korsel untuk menanggung sendiri semua biaya perbaikan rel. Apalagi, biaya yang dibutuhkan sangat banyak.

Chosun Ilbo melaporkan bahwa biaya untuk membangun jalur kereta api itu mencapai KRW 35,5 miliar (sekitar Rp 454,6 miliar) per kilometer. Jumlah tersebut belum termasuk biaya pembelian lahan.

Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi menyatakan bahwa selain meremajakan jalur kereta api, mereka juga perlu membangun jalan-jalan penunjang rute tersebut. Jika ditotal, biayanya untuk menghidupkan kembali jalur kereta api lintas Korea itu mencapai KRW 43 triliun atau setara Rp 550,54 triliun.

"Memodernisasi jaringan kereta api Korut adalah investasi reunifikasi. Tapi, jika mengesampingkan kalkulasi biaya, pemerintah melanggar otoritas Majelis Nasional," ujar legislator Liberty Korea Party Cheong Yang-seog.

Presiden Moon Jae-in memang sangat bersemangat menyatukan dua Korea. Dia bahkan tak terlalu peduli dengan kritik publik. Keinginannya mewujudkan unifikasi sudah dipaparkan sejak kali pertama memimpin.

Awalnya, penduduk tak mendukung. Namun, kini situasi berubah karena sikap Korut yang sudah lebih terbuka. (sha/c22/hep)