Siapkan Rusun Khusus PNS di Seluruh Indonesia
jpnn.com - JAKARTA--Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tengah menyiapkan rencana untuk membangun rumah susun (rusun) khusus bagi para PNS di seluruh Indonesia, baik yang berada di pusat maupun daerah.
Itu sebabnya Kemenpera akan memanfaatkan tanah negara untuk pembangunan rusun bagi para abdi negara tersebut.
“Kami akan membangun rusun untuk untuk para PNS di pemerintah pusat dan daerah yang tersebar di tiap-tiap provinsi. Jika program ini terwujud, maka para abdi negara akan menikmati serta memiliki hunian yang layak dan dekat dengan tempat kerjanya,” ujar Menpera Djan Faridz dalam siaran pers yang diterima JPNN, Selasa (8/7).
Kenyataan di lapangan, selama ini kebanyakan PNS tinggal di pinggiran kota dan jauh dari tempat kerjanya. Itu karena mereka tidak mampu membeli rumah di daerah perkotaan yang semakin mahal harga tanahnya. Alhasil mereka membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk berangkat ke tempat kerjanya masing-masing.
“Para PNS di pusat kebanyakan tinggal di Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Tambun. Jarak dari rumah ke tempat kerja rata-rata bisa mencapai 50 – 60 km. Salah satu solusi agar para PNS bisa tinggal di dekat tempat kerjanya adalah dengan membangun hunian vertikal seperti rusun di kawasan perkotaan,” imbuhnya.
Menpera Djan Faridz mengungkapkan, pembangunan rusun untuk PNS di pemerintah pusat nantinya diperuntukkan untuk mereka yang bekerja di kementerian serta Pemda DKI Jakarta. Lokasi pilot project pembangunan Rusun untuk PNS di pemerintah pusat nantinya berada di kompleks Kemayoran, Jakarta.
“Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan Rusun bagi PNS di pusat dan daerah maka pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa ikut menyiapkan lahan bagi pembangunan perumahan PNS tersebut. Untuk pembangunan rusun PNS di daerah lokasinya ditentukan oleh Pemda setempat,” terangnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tengah menyiapkan rencana untuk membangun rumah susun (rusun) khusus bagi para PNS di seluruh Indonesia,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024