Siasat PDIP Cegah Omnibus Law Jadi Karpet Merah untuk Asing

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka pintu bagi pihak mana pun yang hendak memberikan masukan dan kritik soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut tak menutup mata terhadap berbagai aspirasi yang muncul mengenai RUU yang dikenal dengan omnibus law itu.
Hasto menyatakan, PDIP menghargai niat baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merancang kebijakan legislasi terintegrasi untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, katanya, dialog dengan pihak-pihak yang kritis tetap harus dilakukan karena RUU Cipta Kerja dianggap memanjakan pemilik modal.
“Partai (PDIP, red) membuka diri dan mengedepankan dialog, menangkap aspirasi adanya tuduhan tentang kepentingan rakyat dikalahkan demi karpet merah investasi asing. Dalam hal ini komunikasi politik pemerintah jadi sangat penting untuk menjelaskan niat baik RUU ini,” ujar Hasto melalui layanan pesan, Sabtu (7/3).
Oleh karena itu PDIP siap menerima aspirasi dari berbagai kalangan demi pembahasan RUU Cipta Kerja. “Aspirasi terhadap materi muatan RUU Cipta Kerja bisa disampaikan melalui Fraksi PDI Perjuangan DPR RI atau Badan Legislasi Partai dan Balitbang kami,” turur Hasto.
Mantan sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma’rur Amin itu menegaskan, PDIP memberikan dukungan atas RUU Cipta Kerja. Menurut Hasto, langkah tersebut sebagai upaya menjalankan perintah Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.
“Perintah konstitusi adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tegasnya.
Walakin, PDIP tak mau RUU Cipta Kerja justru melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan keadilan dalam perekonomian. “Dengan demikian pembahasan RUU tersebut jangan menjadi ajang bagi liberalisasi perekonomian,” katanya.
Hasto menambahkan, PDIP memiliki tanggung jawab ideologis. “Seluruh desain undang-undang harus mengabdi pada tujuan bernegara,” tegasnya.(ara/jpnn)
Hasto menyatakan bahwa PDIP membuka pintu bagi pihak mana pun yang hendak memberikan masukan dan kritik soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Politikus PDIP Apresiasi Ide Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak
- Buruh Jogja Gelar Aksi Besar-besar Peringati May Day, Ini Tuntutannya
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina