Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Pemerintah AS saat ini tengah mendorong kebijakan penyeimbangan kembali hubungan dagang dengan mitra-mitranya, salah satunya melalui tarif resiprokal.

Indonesia sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Sejak kebijakan tarif diberlakukan, Indonesia secara aktif merespons dengan berkomitmen melakukan serangkaian negosiasi dan diplomasi dagang ke AS.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan pelaku usaha AS karena bergerak cepat dan menyampaikan proposal kerja sama yang komprehensif.

Dalam proses perundingan, Indonesia menyodorkan lima poin manfaat utama dalam proposalnya, mulai dari ketahanan energi nasional, akses pasar ekspor, deregulasi usaha dan investasi, kerja sama rantai pasok industri strategis dan mineral kritis, hingga akses teknologi dan inovasi.

Kedua negara telah menyepakati pembahasan teknis yang lebih intensif dalam dua pekan ke depan untuk mencari solusi konkret dan saling menguntungkan.

Sebagai dasar hukum kerja sama, Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment, and Economic Security.(antara/jpnn)