Sibuk Layani Pejabat Tinggi, KBRI Dituding Abaikan TKI

JAKARTA - Direktur Migran Care, Anis Hidayah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatasi jumlah pejabat pemerintahan yang datang dan menikmati fasilitas negara di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena jika pembatasan tidak dilakukan, KBRI di Malaysia akan lebih banyak melayani pejabat daripada mengurus masalah TKI.

"Saya melihat KBRI di Malaysia sudah berubah fungsi menjadi Kedutaan Besar Tamu Indonesia yang dikunjungi oleh pejabat pemerintahan dari Indonesia," kata Anis di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (1/11).

Saking sibuknya KBRI melayani pejabat dari Jakarta, upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) pun terabaikan. Sebab,  sumberdaya yang ada di KBRI Malaysia tersedot untuk mengurus kedatangan para pejabat pemerintahan Indonesia selama berada di negeri jiran itu.

"Saya menyebutnya KBRI di Malaysia itu seperti event organizer (EO) yang hanya sibuk mengurus para pejabat, sementara ratusan TKI warga negara Indonesia yang kini menghadapi vonis hukuman mati tidak diurus," tegas Anis Hidayah.