Sibuk Tekan PKS, Harga Barang Naik tak Diurus

"Seharusnya, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai regulator, karena kenaikan harga kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi," ujarnya.

Ia menambahkan, tidak ada anggota kabinet yang menunjukan kepedulian terhadap fakta-fakta yang mengemuka di pasar komoditi kebutuhan pokok rakyat. Masyarakat mengeluh dan bertanya mengapa harga kebutuhan pokok tidak segera turun setelah harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik pada awal April lalu? "Pemerintah seharusnya responsif dan sigap mengoreksi harga kebutuhan pokok," ungkapnya.

Alih-alih peduli, kata Bambang, pemerintah malah lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Setelah menekan PKS untuk mundur dari koalisi dan kabinet, kantor kepresidenan kini sudah menghembuskan lagi isu reshuffle kabinet. 

Padahal isu reshuffle kabinet tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. "Lalu, siapa yang mengelola kepentingan dan masalah yang dihadapi rakyat?" pungkasnya.(boy/jpnn)