Sidak di Jembatan Timbang, Ganjar Pranowo Banting Amplop

"Lihat cara meletakkan di sini, kemudian dia pergi. Tidak ada cerita struk," protes Ganjar.

Satu persatu kernet dan sopir truk ditanyai Ganjar soal pungli tersebut. Ternyata hal itu sudah seperti "budaya" sejak lama.  Nominalnya antara Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu. Padahal denda yang sudah diatur oleh perda berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 60 ribu sesuai golongan kendaraan dan jenis pelanggaran.

Petugas yang ditanya Ganjar sempat berbelit-belit. Akhirnya oknum petugas itu jujur dan mengatakan tiap anggota shift memperoleh "jatah" berbeda-beda. Ada yang mencapai Rp 250 ribu semalam.

Dalam sidak itu Ganjar juga sempat menelepon kepala Dishubkominfo Jateng, Urip Sihabudin dan menegurnya.

Sebelum meninggalkan jembatan timbang Subah, Ganjar meminta para sopir dan kernet yang kelebihan muatan membayar denda dan meminta struk. Ia mengatakan praktik pungli tersebut sangat mempengaruhi kondisi jalan terutama pantura yang sering dilalui truk. Jalanya rusak di sana-sini akibat kelebihan beban.

"Temuan mengenaskan, ya pas kalau jalan hancur, hampir semua melebihi muatan. Kalau tiap hari seperti ini, berapapun pendapatan yang diperoleh dari Perda ini tidak sebanding dengan yang kita pakai untuk memperbaiki jalan," ujar politisi PDIP itu.

"Setahun dengan pendapatan Rp 50 miliar atau Rp 30 miliar tapi kerusakan bisa Rp 300 miliar. Perda perlu review. Dua minggu lalu sudah saya peringatkan. Saya cek ternyata seperti yang saya bayangkan," tuturnya geram.

Kemarin Ganjar langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Dishubkominfo Jateng di Kantor Dishubkominfo Jateng di Krapyak Semarang.