Sidang Kasus Djoko Tjandra: Jaksa Minta Hakim Abaikan Seluruh Keberatan Andi Irfan Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi yang diajukan terdakwa kasus permufakatan jahat pengurusan fatwa MA, Andi Irfan Jaya.

Jaksa menilai surat dakwaan terhadap eks politikus NasDem itu sudah cermat dan jelas.

"Kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," ujar Jaksa Eriyanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Menurut Jaksa, pernyataan tim penasihat hukum Andi yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap, meski dikesampingkan.

Sebab, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP.

Jaksa juga menilai uraian detail waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Soegiarto Tjandra sudah sangat jelas dalam dakwaan.

Karena itu, Jaksa merasa tuduhan penasihat hukum Andi tak berdasar.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," kata Jaksa.