JPNN.com 
Sidang Kasus Korupsi Timah, Saksi Bantah Dana CSR untuk Harvey adalah Fee
Menurutnya, setelah berhentinya kerja sama smelter PT Timah dengan perusahaan swasta, dan pengusutan kasus ini oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat ekonomi di Bangka Belitung terpuruk.
"Saya dengar dari media-media, masalah perekonomian Bangka sekarang sangat terpuruk, dan mungkin terendah se-Indonesia, se-Indonesia terendah di 33 provinsi," tuturnya.
Penasihat Hukum (PH) Harvey juga menanyakan mayoritas mata pencarian masyarakat di Bangka Belitung kepada Tamron.
Tamron menuturkan mayoritas mata pencarian masyarakat di Bangka Belitung sendiri merupakan penambang rakyat yang sehari-hari mendapatkan pasir timah untuk menyambung hidupnya.
"Kalau tambang rakyat ini kan banyak rakyat-rakyat kecil yang nambang. Rakyat kecil nambang ada yang (dapat) 10 kilogram, ada yang 6 kilogram," tuturnya.
Dia juga membenarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan tingkat ekonomi menurun dan tingkat kejahatan meningkat sejak kerja sama smelter PT Timah dan perusahaan swasta berhenti.
"Betul (datanya)," kata Tamron.
Merujuk pada Badan Pusar Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung, perekonomian mengalami kontraksi yang signifikan pada triwulan I tahun 2024, dengan penurunan sebesar 7,24 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (Q-to-Q).
Saksi Tamron Tamsil membeberkan keterangan dalam persidangan. Dia membantah tudingan JPU yang menyebutkan dana CSR kepada Harvey merupakan fee
- Pengamat Sebut Kasus Timah Rp 300 Triliun Harus Diselesaikan dengan UU Lingkungan Hidup
- Ahli Sebut Penggunaan UU Tipikor di Kasus Pertambangan PT Timah Dipaksakan
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Cerita Saksi di Sidang Kasus Korupsi Timah, Mengaku Pernah Ditolong Harvey Moeis
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Saksi Ahli Sidang Timah Sependapat Kerugian Negara Hanya Bisa Dihitung BPK
