Sidang Komite HAM PBB Mempertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Airlangga: Itu Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak banyak berkomentar soal netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024, yang disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB.

Menurut Airlangga itu adalah hal yang biasa.

Dia menyebut hampir semua presiden mempunyai partai sebagai kendaraan politiknya.

"Enggak ada tanggapan. Namun, semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi, itu biasa. Pak Jokowi partai-nya beda," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3).

Adapun Anggota Komite HAM PBB (CCPR) asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye, sempat mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi pada Pemilu 2024, dalam Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 12 Maret.

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.

"Kampanye digelar setelah putusan di saat-saat terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memungkinkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," katanya, dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV.

Dia kemudian mempertanyakan apa langkah-langkah yang diterapkan di Indonesia guna memastikan para pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pelaksanaan pemilu.