Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
jpnn.com, JAKARTA - Saksi Ahli Lingkungan Hidup sekaligus penghitung kerugian lingkungan kasus korupsi timah Bambang Hero Saharjo, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menunjukan secara rinci angkanya saat ditanya Majelis Hakim dan Penasihat Hukum (PH).
Hal itu bermula saat Hakim menanyakan perhitungan luasan daerah kerusakan berdasarkan dengan Daerah Ukur (DU).
Pertanyaan itu dilontarkan saat sidang atas terdakwa Harvey Moeis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Kamis (14/11) lalu.
"Kalau tadi luasannya bagaimana itu, hubungannya luasan dengan DU," tanya Hakim kepada Bambang.
Bambang menjawab bahwa terdapat 170 ribu hektare (ha) galian timah yang terdapat puluhan hektar di dalam DU dan bukan DU di dalam masing-masing kluster yang sudah dibagi.
"Yang Mulia, ada semua itu dengan fokusnya di 5 smelter itu, tadi sudah saya sampaikan juga," jawab Bambang.
PH Terdakwa juga memberikan pertanyaan lanjutan dari jawaban Bambang, terkait dengan berapa rincian DU yang ada di IUP dengan total 88.900 hektare.
"Itu kan pasti ada rinciannya per masing-masing area itu, dan fakta di persidangan kan yang kita ketahui bahwa PT Timah itu punya 127 iup berarti kan mewakili 127 DU ijin," kata PH.
Hakim menanyakan perhitungan luasan daerah kerusakan berdasarkan dengan Daerah Ukur (DU).
- Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Timah Sorot Perhatian di Persidangan
- Sikap Ahli di Sidang Kasus Timah Tidak Etis, Perhitungan Kerugian Negara Diragukan
- Begini Penjelasan Ahli Hukum Bisnis soal Kerja Sama PT Timah dengan Swasta
- Hakim Pertanyakan Kerugian Negara dalam Kasus PT Timah, Ada yang Tidak Dihitung?
- Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Korupsi Timah Nilai Perhitungan Kerugian Tidak Sesuai SOP
- Hakim Desak Auditor BPK Jelaskan Kerugian PT Timah