Sidang Paripurna DPD RI Membahas Sejumlah Agenda Termasuk Otsus Papua

jpnn.com, JAKARTA - DPD RI melaksanakan Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (9/4/21).

Sidang tersebut membahas sejumlah agenda yakni Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta senator dari seluruh Indonesia mendukung penuh pandangan DPD RI terhadap Otsus Papua hingga penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua.

“Selain itu, DPD RI meminta seluruh pihak untuk dapat mendukung pengesahan RUU Tentang Daerah Kepulauan dikarenakan RUU ini dapat memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi dan menjadi solusi atas permasalahan pembangunan di daerah-daerah yang bercirikan kepulauan,” kata  Nono Sampono didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga pada sidang paripurna ini meminta Pengesahan Pandangan DPD RI Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Fernando juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pembahasan RUU Tentang Daerah Kepulauan dan Penataan Daerah (Usul Daerah Otonom Baru).

“DPD RI menilai bahwa revisi UU Otonomi Khusus semestinya tidak hanya sebatas untuk memperpanjang keberlakuan Dana Otonomi Khusus, melainkan juga dijadikan momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua melalui kebijakan yang tepat yang tertuang dalam revisi ini nantinya,” ujar Fernando.

Dia menyebut Pansus mencatat empat persoalan mendasar yang masih dihadapi Papua saat ini yaitu, perbedaan pemahaman dan pandangan tentang sejarah Papua, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi, dan marginalisasi terhadap orang asli Papua.