Sidang Paripurna DPD RI Membahas Sejumlah Agenda Termasuk Otsus Papua

Pada saat yang sama, Komite II DPD RI melaporkan hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“DPD RI mendorong revisi UU SP3K, serta mendesak pemerintah agar segera menerbitkan aturan turunannya berupa peraturan menteri untuk memperkuat penyelenggaraan sistem penyuluhan terutama perikanan dan kehutanan,” ungkap Wakil Ketua Komite II Hasan Basri.

Sementara itu, Komite III DPD RI melakukan pengawasan dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU Wabah Menular.

Komite III DPD RI juga melakukan Keberadaan UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mendesak untuk dievaluasi dan diperbaharui dan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU Tentang Praktik Psikologi.

“Landasan hukum yang dijadikan rujukan UU Wabah Menular sudah tidak relevan dan sudah diganti oleh pelbagai perundang-undangan yang baru, Pasal-pasal yang mengatur wabah penyakit menular dalam UU Wabah Menular sangat terbatas,” kata Senator asal Aceh Fadhil Rahmi.

Sedangkan Komite IV DPD RI melaporkan pelaksanaan tugas Komite IV mengenai Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

“Komite IV akan melaksanakan pengawasan UU dan program prioritas nasional di daerah, antara lain Inventarisasi Materi prioritas daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah Tahun 2022, dan Inventarisasi Materi dalam rangka penyusunan RUU Tentang Pinjaman Daerah,” pungkas Sukiryanto.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!