Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 Dilanjutkan Besok Pagi

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal melanjutkan sidang sengketa hasil Pilpres 2019, Jumat (21/6) besok. Sidang lanjutan akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.
"Untuk sidang selanjutnya besok, hari Jumat, 21 Juni 2019. Agendanya ialah mendengarkan saksi dan ahli dari pihak terkait," kata Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam sidang sengketa hasil Pilpres, Kamis (20/6).
Anwar berharap pihak terkait bisa menyerahkan daftar nama saksi dan ahli yang akan menyampaikan keterangan, sebelum dimulainya sidang pada Jumat besok. Sidang sengketa hasil pilpres untuk Jumat akan dimulai pukul 09.00 WIB.
"Untuk daftar saksi dan ahli supaya diserahkan lebih awal dan pokok-pokok keterangan yang akan disampaikan supaya dibuat sedemikian rupa serta untuk ahli supaya CV-nya diserahkan sekalian," ucap dia.
BACA JUGA: Ini 2 Ahli yang Akan Dihadirkan Kubu Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2019 Besok
Tercatat, MK telah menggelar empat kali sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Sidang perdana dimulai Jumat (14/6) dengan agenda pembacaan materi permohonan.
Sidang kedua digelar Selasa (18/6) kemarin dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Kemudian sidang berikutnya digelar Rabu (19/6) kemarin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli pemohon.
Teranyar, MK kembali menggelar sidang keempat, Kamis ini. Adapun agenda sidang kali ini beragenda mendengarkan keterangan ahli dari termohon. (mg10/jpnn)
Agenda dari sidang sengketa hasil Pilpres 2019 pada Jumat (21/6) pagi ialah mendengarkan saksi dan ahli dari pihak terkait.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Tolak Gugatan Uun-Ade, Paslon Agung-Markarius Resmi Pemenang Pilkada Pekanbaru
- Pakar Hukum Nilai Pilkada Banggai 2024 Diwarnai Kecurangan Sistematis