Sigma: DPR Bodoh Jika tak Interpelasi Kenaikan BBM

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin menegaskan DPR tidak boleh menghentikan niatnya menggunakan hak interpelasi yang sudah digalang untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pernyataan ini disampaikan menyikapi adanya anggapan bahwa interpelasi sudah tidak penting lagi karena pemerintah sudah menurunkan harga BBM per 1 Januari 2015. Selain itu penggunaan interpelasi juga hanya memperkeruh situasi politik nasional.

Ditegaskan Said, hak DPR melakukan interpelasi dijamin oleh konstitusi. Sehingga menjadi keliru bila ada yang menilai negatif penggunaan hak tersebut oleh DPR. Sebab, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jelas-jelas berdampak buruk bagi masyarakat.

"Kenapa berdampak buruk, loh iya, kan terjadi multi player efek. Terjadi kenaikan bahan pokok dan sebagainya. Itu tidak seimbang katakanlah dengan kenaikan UMR bagi masyarkat kecil. Jadi kalau DPR diam saja, saya katakan bodoh DPR-nya kalau tidak menggunakan interpelasi," kata Said di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Sebaliknya Said curiga bila ada yang menganggap penggunaan interpelasi akan memperkeruh suasana politik dan pemerintahan. Bisa jadi, itu suara orang-orang yang gelisah dan khawatir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diganggu secara politik.

"Itu hanya dikatakan orang orang yang gelisah dan khawatir pemerintah ini diganggu secara politik, tidak benar itu. Sekalipun terjadi penurunan kembali (harga BBM) per 1 Januari, tidak serta merta dikatakan hak interpelasi itu kehilangan urgensi," jelasnya.

Said menambahkan bahwa kebijakan pemerintah soal harga BBM harus dipersoalkan karena kebijakan menurunkan harga  tidak membuat harga bahan pokok yang kadung naik jadi turun. Apalagi yang terjadi bukan penurunan, tapi pengurangan kenaikan dari kebijakan sebelumnya. (fat/jpnn)