Sikap DPR Terkait Keputusan Arab Saudi Membatasi Jemaah Calon Haji

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan kebijakan ibadah haji tahun ini bisa diselengarakan dengan jumlah jemaah terbatas.
Kerajaan Islam itu mengumumkan bahwa ibadah haji tahun ini hanya terbuka bagi muslim yang saat ini sudah berada di wilayah negara tersebut.
Peraturan ini mencakup warga negara asing (WNA) yang ada di Arab Saudi.
"Kami hormati keputusan Arab Saudi itu karena memang dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 ini, keselamatan para jemaah itu yang paling penting," kata Dasco di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (23/6).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan hal ini juga sejalan dengan langkah Pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan jemaah calon haji.
Sebab, kata Dasco, tanda-tanda awal bahwa Pemerintah Arab Saudi itu tidak menerima jemaah dari banyak negara termasuk Indonesia itu sudah kelihatan ketika Kementerian Agama (Kemenag) akan mengoordinasikan soal penginapan dan katering.
"Itu sudah jauh-jauh hari memang tidak bisa komunikasi," tegasnya.
Karena itu, anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menilai langkah Pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah calon haji sudah tepat.
Arab Saudi mengumumkan bahwa ibadah haji tahun ini hanya terbuka bagi muslim yang saat ini sudah berada di negara tersebut.
- Kapolda Metro Abaikan Laporan Perusahaan Saudi soal RJ WN India di Kasus Penggelapan
- Polisi Dinilai Selewengkan Restorative Justice di Kasus WN India Vs Perusahaan Saudi
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- FKPMI Menilai Menteri Karding Lamban Mengurus Masalah PMI