Sikap Gubernur Rohidin Mersyah soal Penghapusan Honorer, Tegas!
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengambil sikap tegas soal rencana penghapusan honorer pada 2023.
Menurut Rohidin, perlu ada aturan pengalihan terhadap penggunaan tenaga honorer oleh pemerintah daerah (pemda) sebelum honorer dihapus.
Sebab, katanya, saat ini masih banyak daerah yang membutuhkan tenaga honorer.
Sebagai contoh di Bengkulu, sopir, petugas kebersihan, dan penjaga keamanan sampai saat ini diisi tenaga honorer. Keberadaan mereka juga sangat dibutuhkan.
"Makanya, perlu ada aturan peralihan itu. Kami akan mengalihkan mereka ke outsourcing," kata Gubernur Rohidin di sela-sela upacara wisuda dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Terbuka, di Jakarta pada Selasa (28/6).
Rohidin menegaskan bahwa hingga kini rata-rata pemda masih membutuhkan honorer.
Namun, di sisi lain ada SE MenPAN-RB yang mengamanatkan untuk mengalihkan honorer ke PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan outsourcing.
Masalahnya, kata Gubernur Rohidin, formasi untuk aparatur sipil negara (ASN) itu sangat terbatas.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersikap tegas merespons penghapusan honorer seperti yang diamanatkan dalam SE MenPAN-RB. Dia menyarankan ada kebijakan ini.
- Honorer & ASN PPPK Desak Tambahan Gaji 2 Juta untuk Semuanya, Jangan Hanya Guru
- Selamat, 9.532 Orang Lulus Seleksi Administrasi P3K di Bekasi
- Pernyataan Terbaru Wakil Mendikdasmen soal Kesejahteraan Guru Honorer
- Jangan Ada Lagi Cerita Gaji Guru Honorer Kurang Manusiawi
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Honorer Calon PPPK 2024 Dinyatakan MS Disanggah OPD, Ada yang TMS karena Hal Sepele, duh!