Sikap Jual Mahal Taliban Hambat Perdamaian di Afghanistan

jpnn.com, KABUL - Di tengah pembicaraan perdamaian, Taliban masih menolak akur dengan pemerintah Afghanistan. Itu terlihat dari respons kelompok militan tersebut terhadap kabar perundingan Januari nanti. Mereka menegaskan tidak ingin bicara dengan utusan Presiden Ashraf Ghani.

Reuters melansir, Taliban dan koalisi AS telah sukses menggelar perundingan perdamaian di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, bulan ini. Rencananya, pertemuan tersebut dilanjutkan pada Januari di Arab Saudi. Namun, Taliban menolak pemerintah Afghanistan ikut dalam negosiasi tersebut.

"Kami akan bertemu dengan pejabat AS tahun depan untuk merampungkan pembicaraan tertunda. Tapi, kami tidak akan bicara dengan pemerintah Afghanistan," tegas salah seorang petinggi dewan kepemimpinan Taliban.

Hal itu diungkapkan Zabihullah Mujahid, jubir Taliban. Menurut dia, posisi Taliban terhadap rezim Ghani masih sama. Mereka menilai AS merupakan lawan bicara perundingan yang tepat karena kekuatan militernya.

"Kami ingin segera menyelesaikan negosiasi agar tidak ada lagi invasi di negara kami," ujar Mujahid seperti dikutip Al Jazeera.

Taliban menuturkan bahwa era kekerasan sudah berakhir. Mereka tidak akan mengulang lagi cara keras seperti 1990-an. Saat itu Taliban mengekang warga Afghanistan dengan larangan terhadap musik dan pendidikan untuk perempuan. Berbagai tokoh dipancung di muka umum.

"Saya pastikan akan ada amnesti setelah perundingan perdamaian. Tidak ada polisi, tentara, pejabat, atau siapa pun yang akan menjadi sasaran balas dendam kami," ucapnya.

Namun, banyak yang meragukan janji Taliban. Beberapa pihak merasa organisasi tersebut hanya ingin pihak asing angkat kaki, baru menerapkan hukum ketat.