Sikap Kada soal Formasi CPNS Bikin Jengkel Kepala BKN

BKN menolak usulan formasi seperti itu dan minta untuk merevisi.

"Kami selalu sosialisasikan agar usulan kebutuhan PNS ini harus disesuaikan dengan potensi daerah. Namun, saya tidak mengerti kenapa daerah masih begitu-begitu saja usulan kebutuhan PNS-nya," ucapnya.

Bima juga menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak memikirkan kebutuhan rakyatnya.

Kepala daerah mengusulkan sebanyak-banyaknya kebutuhan PNS tetapi formasinya bukan untuk membantu meningkatkan income daerah dan mensejahterakan rakyat tetapi malah jadi beban.

"Kalau kepala daerah mengusulkan kebutuhan formasi PNS sesuai kebutuhan dan bukan keinginan, pasti usulan yang masuk tidak membeludak. Sudah tahu kuota nasional yang disiapkan pemerintah hanya 150 ribu orang tetapi usulan masuk 600 ribu lebih," urainya.

Bima Haria Wibisana lagi-lagi mengingatkan kepala daerah, PNS bukan untuk menampung para pekerja.

Itu sebabnya dari penetapan formasi PNS, seleksi, pengumuman kelulusan, penetapan NIP diperketat. 

"PNS itu abdi masyarakat jadi bukan untuk menampung pekerja. Kepala daerah harus pahami itu," tegasnya. (esy/jpnn)