Sikap Pak JK dan Fahri Hamzah Sama soal Khofifah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi mengambil sikap soal status Khofifah Indarparawansa selaku Mensos yang memilih maju dalam pilgub Jawa Timur 2018.
Pasalnya, jangan sampai ada persepsi Presiden Jokowi menggunakan para menterinya untuk menguasai basis suara untuk Pilpres 2019.
”Jangan berkembang rumor bahwa Presiden Jokowi menggunakan para menteri untuk menguasai basis-basis inti dari pendulangan suara menuju pilpres yang akan datang,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (28/11).
Menurut Fahri, agar rumor tersebut tidak berkembang terus maka Presiden Jokowi harus menetapkan status Khofifah apakah betul dia maju pilkada dan apabila betul harus segera mundur.
”Kalau betul, ya maka segera mengundurkan diri. Tapi kalau tidak betul ya juga harus disampaikan kepada publik, biar tidak simpang siur tidak merugikan nama presiden sendiri,” ujarnya.
Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga menganjurkan Khofifah untuk melepaskan jabatannya agar dapat fokus mengikuti pilkada Jawa Timur.
”Ini demi Ibu Khofifah sendiri juga, supaya intensif waktunya kan sisa delapan bulan ya, tujuh bulan, pilkada kalau tidak intensif, tujuh bulan bisa sulit,” tukas JK kepada wartawan, Selasa (28/11).
Selain agar fokus mengikuti pilkada, menurut politisi senior Partai Golkar itu, tugas menteri sosial sangat berat karena mengurusi urusan kemanusiaan dan posisinya strategis di pemerintahan sehingga dibutuhkan konsentrasi dari orang yang menjabatnya.
Menurut Fahri, agar rumor tersebut tidak berkembang terus maka Presiden Jokowi harus menetapkan status Khofifah.
- Agung Laksono Desak Mediasi untuk Akhiri Konflik di PMI
- Khofifah Ajak Masyarakat Jadikan Natal Momentum Tebar Cinta Kasih
- AQUA Alirkan Kebaikan Berangkatkan Umrah Marbut di 6 Provinsi
- Bisnis Plasma Darah di PMI Dipertanyakan
- Dualisme di Tubuh PMI, Andi Rusni: Organisasi Lebih Besar dari Individu
- Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul, Raih 12,1 Juta Suara