Sikap Partai Demokrat Soal Kisruh PSSI

jpnn.com - JAKARTA – Partai Demokrat punya sikap tegas terkait kisruh PSSI. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu mendesak pemerintah mematuhi PTUN, PTTUN dan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Di mana inti putusannya meminta menpora mencabut SK 1307 yang menyebabkan kompetisi nasional di bawah PSSI tidak bergulir,” terang juru bicara Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN, Selasa (15/3).

Demokrat juga mengingatkan bahwa berdasarkan konstitusi setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Termasuk pejabat yang sedang berkuasa.

“Partai Demokrat mengingatkan pemerintah mematuhi konstitusi. Terkait intervensi pemerintah terhadap PSSI, baik DPR  sebagai wakil rakyat dengan keputusan politiknya serta Mahkamah Agung dengan putusan dan penetapan hukum yang intinya menegaskan pembekuan kegiatan PSSI harus dicabut pemerintah,” tambah Teuku.

Komnas HAM RI juga telah mengindikasikan adanya pelanggaran undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU itu disebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Khususnya terkait hak memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta hak lain. Misalnya hak bagi para atlet sepak bola atas kesejahteraan dan mengembangkan diri.

Nah, atas dasar putusan hukum itu, padangan Komnas HAM RI serta aspirasi masyarakat, Partai Demokrat meminta pemerintah segera mendukung PSSI untuk memutar kompetisi.

Baik ISL, divisi utama maupun amatir sebagai roda sepak bola nasional yang juga merupakan sumber nafkah utama banyak pihak dan hiburan rakyat.