Sikap PBNU Dinilai Bermuatan Politis

Didik berharap segala bentuk respon terhadap penerapan sekolah lima hari itu tidak dikaitkan dengan urusan politik. Dia menjelaskan kenapa libur dua hari, karena keluarga juga bagian dari tempat pendidikan karakter.

Dengan waktu berkumpul bersama keluarga lebih banyak, diharapkan keluarga ikut menanamkan karakter kepada anaknya. Kemendikbud menegaskan tidak ada paksaan untuk menerapkan sekolah lima hari itu.

Direktur Eksekutif Ma’arif Institute Abdullah Darraz mengatakan suara penolakan sekolah lima hari sudah kental aroma politiknya.

’’Kebijakan pendidikan bukanlah instrument politik murahan untuk tawar-menawar kepentingan politik,’’ jelasnya.

Darraz menyangkan ada politisasi dengan memanfaatkan dunia pendidikan. Dia mengatakan penolakan sekolah lima hari dalam sepekan atau delapan jam sehari, tidak berdasar. Sebab Kemendikbud tidak mengeluarkan kebijakan full day school.

Terlepas ada sekolah yang beroperasi sampai sore, diharapkan bisa membuka ruang untuk lebih banyak menanamkan pendidikan karakter. ’’Itupun juga tidak harus dilakukan di sekolah selama delapan jam sehari,’’ kata dia.

Koordinator Eksponen Angkatan Muda Muhammdiyah (AMM) Muhammad Izzul Muslimin mengatakan, tidak ada kepentingan Muhammadiyah dalam kebijakan sekolah lima hari.

Aturan itu dikeluarkan semata-mata untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah dan hasil rapat kabinet terbatas.