Sikap PBNU Dinilai Bermuatan Politis

“Sama sekali Muhammadiyah tidak ada kepentingan,” tegas dia saat konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya kemarin (9/8).

Menurut dia, Mendikbud mengeluarkan peraturan itu dalam rangka menjabarkan Nawa Cita yang menjadi program pemerintah, terutama dalam pembentukan karakter bangsa, sehingga tidak ada maksud untuk mendiskreditkan atau merugikan pihak tertentu.

Sebagai komponen bangsa, tutur dia, Muhammadiyah akan selalu mendukung setiap kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebaliknya, salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia itu akan memberi kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas.

Izzul berharap, polemik sekolah lima hari itu bisa diselesaikan dengan cara tabayyun dan mencari titik temu.

“Jangan dijadikan sebagai alat untuk mempertajam perbedaan dan konflik di tengah masyarakat tanpa berusaha mencari solusi yang terbaik,” terang dia.

Ia menilai, penolakan terhadap kebijakan itu dengan asalan akan mematikan madrasah diniyah sangatlah berlebihan. Sebab, sampai sekarang madrasah diniyah tetap eksis.

Dia juga mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk menyikapi persoalan itu dengan kepala dingin dan tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masalah tersebut harus dihadapi dengan sikap dewasa.