Sikap Politik Golkar Ditentukan Melalui Munas

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Syamsul Maarif, menegaskan sikap resmi politik Golkar 5 tahun mendatang ditentukan melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diselenggarakan Oktober 2009 mendatang.

"Ada beberapa alasan kenapa Munas digelar 20 Oktober 2009 mendatang antara lain Partai Golkar masih mitra koalisi pemerintahan hasil Pemilu 2004-2009 dan dalam koalisi itu Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung Partai Demokrat. Karena itu, Golkar akan memutuskan posisinya apakah menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan melalui Munas," ujar Syamsul Maarif, saat jumpa pers terkait persiapan Rapat Pimpinan Nasional di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (11/8).

Selain itu, lanjutnya, Munas juga akan menuntaskan pergantian jabatan Ketua Umum Golkar yang saat ini dijabat oleh Jusuf Kalla. "Jadi ada dua agenda besar. Pertama memutuskan posisi politik Golkar di parlemen dan kedua, pergantian Ketua Umum periode 2009-2014."

Menjawab pertanyaan kenapa Rapimnas dilakukan 12 dan 13 Agustus 2009, Syamsul Maarif menjelaskan bahwa waktu tersebut beriringan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan Pemilihan Presiden yang digugat oleh dua pasang capres masing-masing Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto karena ditemukannya berbagai alat bukti dugaan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan KPU. "Sedangkan waktu pelaksanaan Munas, selain bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakilnya, sekaligus memelihara konsistensi masa jabatan Ketua Umum Golkar yang juga berakhir Oktober," alasnya.