Sikap Presiden Dinilai Tepat, Sudah Sepantasnya Yudo Margono Jadi Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat.

"Saya mengapresiasi positif Presiden Jokowi dalam menunjuk KSAL Laksamana Yudo sebagai Calon Tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Ini sangat tepat, karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan," ujar Marcellus Hakeng, Rabu (30/11).

Sebab, jika merujuk pada UU TNI maka, jabatan panglima dapat diserahkan secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. 

"Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran panglima TNI berasal dari matra TNI AL. Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL," kata Hakeng.

Di samping itu, menurut Marcellus Hakeng Jayawibaw, Indonesia adalah bangsa maritim dan Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa sudah terlalu lama memunggungi lautan. 

"Jadi, penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tetapi lebih ke arah sebuah keharusan di samping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," terang Hakeng.

Oleh karena itu, Marcellus Hakeng Jayawibaw berpendaapat, dipilihnya Yudo Margono diharapkan TNI mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, seperti yang selama ini dicita-citakan Presiden Jokowi. 

Serta diharapkan Panglima TNI yang baru nanti dapat ikut mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang  terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu: Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;  Tata kelola dan kelembagaan laut; Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; Budaya Bahari; dan Diplomasi Maritim.