Sikap Tegas Demokrat Terkait Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Demokrat mendorong Mendagri untuk menggunakan kewenangannya melantik Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore.

“Proses Pilkada Sabu Raijua itu sudah berjalan, dan sudah ditetapkan secara legal. Jika setelah itu ada proses hukum, maka akan ditindaklanjuti secara hukum,” kata DPP Partai Demokrat Agustinus Tamo Mbapa saat diskusi bertajuk “Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua: Bagaimana Solusi dan Upaya Hukum Apa yang Akan Dilakukan” yang digelar Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Untuk diketahui, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwu Kore dan Tobias Uly diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP.

Pembicara lain dalam diskusi ini di antaranya Kuasa Hukum Paslon Bupati Sabu Raiju, Takem Raja Pono-Herman Hegi Radja, Rudi Kabunang; Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dan Pakar Komunikasi sekaligus Pendiri Setara Institute Romo Benny Suestyo.

Pada kesempatan itu, Gustaf sapaan akrab Agustinus membenarkan adanya polemik terkait kewarganegaraan ganda dari bupati terpilih Orient pascapenetapan oleh KPUD setempat.

“Akhir-akhir ini Sabu Raijua menjadi terkenal karena peristiwa Orient muncul pasca-ditetapkan sebagai Bupati Terpilih,” kata Gustaf.

Menurut Gustaf, peristiwa Orient memperlihatkan situasi negara memang dalam hal administrasi kenegaraan sedang dipertanyakan.

“Pertanyaannya dengan gonjang-ganjing bahwa Kemenkumham akan mencabut kewarganegaran Orient maka kami juga bertanya, ketika Bawaslu bersurat kepada Kemenkumhan mengapa tidak dijawab secara tegas sehingga tidak menimbulkan polemik baru,” kata Gustaf.