Sikap Tegas MenPAN-RB soal Audit Data Honorer, yang Merasa Bodong Siap-siap Saja
jpnn.com - JAKARTA – Rapat Kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Azwar Anas, BKN, dan sejumlah instansi terkait lainnya di Senayan, Jakarta, Rabu (13/9), juga membahas persoalan seputar nasib honorer.
Pada rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR menyampaikan sejumlah masalah antara lain soal honorer K2 yang ternyata masih banyak yang belum diangkat menjadi ASN PNS atau PPPK.
Ditanyakan juga target pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi UU karena salah satu subtansinya ialah soal penyelesaian masalah honorer atau Non-ASN.
Diungkapkan juga soal nasib honorer K2 yang berijazah SMA, yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan gaji minim, apakah mereka juga bisa diangkat menjadi PPPK.
Tiba saatnya rapat kerja membuat rumusan kesimpulan rapat.
Nah, pada saat itulah MenPAN-RB Azwar Anas yang justru meminta Komisi II DPR merumuskan kesimpulan yang berkaitan dengan audit terhadap data honorer secara menyeluruh, yang semula berjumlah 2,3 juta dan sudah disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
Atas permintaan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang selaku pimpinan rapat, Azwar Anas lantas mendiktekan redaksional kalimat kesimpulan yang diminta.
Intinya, Menteri Anas meminta diberi amanat oleh Komisi II DPR untuk melakukan audit data honorer secara menyeluruh.
MenPAN-RB Azwar Anas bersikap tegas soal audit data honorer, yang merasa honorer bodong, ya siapa-siap saja ditendang.
- Catat ya, PPPK Bukan Sekadar Pengganti Baju Honorer
- Menkeu Bilang Tugas Guru Sangat Berat, Mendikdasmen Bicara Sertifikasi PNS, PPPK, Honorer
- Honorer Peserta Seleksi PPPK 2024 Sudah Mendapat Pembekalan Kepegawaian, Keren nih
- 5 Berita Terpopuler: Hari Guru Nasional, Mendikdasmen Beri 3 Kado, soal Tunjangan ASN dan Honorer Terungkap
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Pemprov Jateng Telah Mengangkat 8.909 Guru Tidak Tetap jadi PPPK