Sikap Tegas MenPAN-RB terhadap Pemda Mbalelo soal Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengambil sikap tegas terhadap pemda mbalelo dalam penyelesaian honorer.

Ini lantaran masih ada pemda yang enggan menyelesaikan honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat jalur seleksi PPPK. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ((KemenPAN-RB), bahkan mengeluarkan beberapa regulasi untuk mempercepat penuntasan honorer hingga Desember 2024.

"Jika dalam pelaksanaannya masih ada honorer yang tertinggal karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status honorer atau pegawai non-ASN menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu," tutur MenPAN-RB Rini di Jakarta, Senin (30/12).

Dia mengungkapkan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah 1,7 juta honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dilaksanakan dalam dua periode.

Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, dapat mengikuti seleksi tahap kedua.

“Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam database BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun kedua,” ujar Menteri Rini.

Namun dalam pelaksanaannya, Rini mengakui pemerintah menghadapi tantangan. Salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi dengan data di database BKN.