Sikap Tegas Ulama NU soal Konflik di Rempang, Setop Kekerasan

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan sikap tegas soal konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

PBNU meminta agar praktik kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang akibat konflik agraria terkait proyek Rempang Eco City itu harus dihentikan.

Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor BP Batam, Batam, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi warga tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.

Sikap itu merupakan hasil rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU yang digelar PBNU di Jakarta.

"Penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat haruslah dihentikan," kata Ketua Komisi Rekomendasi Munas Alim Ulama NU, Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers hasil Munas Konbes NU di Jakarta, Selasa (19/9).

Ulil menyebut pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Pembangunan seharusnya hanya sarana untuk kemaslahatan manusia.

PBNU pun mendorong semua pihak terkait untuk menahan diri dan saling memperkuat musyawarah demi mencapai mufakat tanpa adanya hak-hak yang dicederai.

"Sehingga kepentingan investasi pada akhirnya tidak mengorbankan rakyat kecil," ucapnya.