Sikapi Kenaikan BBM, 28 Universitas se-Jakarta Gelar Seminar, Begini Catatannya
Dia berharap usulan-usulan yang dilahirkan dalam kaitannya pembuatan dan penguatan kebijakan pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi krisis global.
Menurut Farid, situasi saat ini memerlukan beragam ide dan gagasan berupa usulan dan masukan sebagai upaya bersama-sama, bersinergi bersama pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis global.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
Penyesuaian harga tersebut terjadi setelah harga minyak mentah dunia melonjak tinggi. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Kepala BPH Migas Kementerian ESDM Erika Retnowati menyebutkan dalam paparannya jika perang yang sedang berkecamuk memberikan dampak yang besar pada beberapa komoditas.
“Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang besar pada beberapa komoditas, seperti batu bara, kemudian minyak, dan gas alam,” tegas Erika Retno.
Erika juga menyebut jika Kementerian ESDM bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan distribusi BBM.
“Melalui kebijakan pemerintah, misalnya saja Perpres Nomor 191 tahun 2014, selain itu BPH migas juga mengeluarkan aturan terkait pembatasan volume Solar yang boleh dibeli masyarakat. Selanjutnya ada aturan terkait rekomendasi yang diberikan kepada petani, nelayan, dan UMKM," katanya.
Sebanyak 28 Universitas dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta menggelar seminar bertema Menakar Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengalihan Subsidi.
- Jelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Cek Lembaga Penyalur BBM & LPG di Seluruh Wilayah
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Jaga Pelayanan BBM, Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas SPBU Nakal di Yogyakarta
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset